Ponorogo –jatimsatu.com- Pada hari Rabu, 18 September 2024, Rutan Kelas IIB Ponorogo mengikuti kegiatan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, dimulai pukul 08.00 WIB, dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kanwil Kemenkumham Jatim. Bertempat di Ruang Sekretariat Zona Integritas, jajaran Rutan Ponorogo dengan antusias mengikuti arahan yang diberikan oleh para narasumber.
Acara ini bertujuan untuk mengoptimalkan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang menjadi salah satu fokus utama di institusi ini. Penguatan RB-Pelayanan Publik disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenkumham, Dr. Lucky Agung Binarto, S.H., CN., M.H., yang hadir sebagai narasumber utama.
Dalam arahannya, Dr. Lucky Agung Binarto menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya bersama dalam mencapai tujuan Reformasi Birokrasi. Ia menjelaskan bahwa prinsip kolaborasi, sinergitas, dan integritas harus menjadi pedoman setiap pegawai Kemenkumham dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga selaras dengan instruksi Menteri Hukum dan HAM RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., yang terus mendorong kerja sama yang lebih erat antara unit-unit kerja guna menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas.
"Kita harus bergerak bersama, bahu-membahu untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas adalah cerminan dari Reformasi Birokrasi yang berjalan efektif. Oleh karena itu, setiap unit harus berupaya secara maksimal dalam mewujudkan hal tersebut," ujar Dr. Lucky dalam sambutannya.
Rutan Ponorogo, sebagai salah satu UPT di bawah Kanwil Kemenkumham Jatim, juga berkomitmen untuk mendukung percepatan Reformasi Birokrasi. Tahun ini, Rutan Ponorogo berpartisipasi dalam kontestasi UPT berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat ini diharapkan dapat diraih melalui upaya nyata dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sejalan dengan arahan dari Kemenkumham pusat.
Kepala Rutan Ponorogo, Agus Imam Taufik, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan publik terbaik. “Dengan adanya penguatan ini, kami semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Semoga Rutan Ponorogo bisa meraih predikat WBK dan menjadi contoh bagi UPT lainnya,” ujar Imam.
Melalui kegiatan Penguatan Pelaksanaan RB-Pelayanan Publik ini, Rutan Ponorogo diharapkan dapat semakin solid dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi, serta terus memperbaiki diri dalam rangka memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat, terutama warga binaan.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan diharapkan membawa dampak positif bagi seluruh UPT di lingkungan Kemenkumham Jatim dalam mewujudkan layanan publik yang lebih baik dan terintegrasi.(dik)
Posting Komentar